Notification

×

Iklan

Iklan

Tag Terpopuler

SMSI Nyatakan Menolak RUU HIP

Sabtu, 27 Juni 2020 | 13:53 WIB Last Updated 2020-06-27T15:43:46Z
SMSI Nyatakan Menolak RUU HIP
KETUM SMSI - Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Firdaus.


Jakarta, Poros Kalimantan - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) nyatakan menolak Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan akan melakukan kajian mendalam dampak negatif jika RUU HIP disahkan.

Hal tersebut mengemuka ketika Rapat Pleno Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), melalui aplikasi Zoom yang dihadiri para pengurus SMSI, Jumat (26/6) sore.

Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Umum SMSI Firdaus. Rapat pleno yang awalnya membahas rencana rapat kerja nasional SMSI, melebar pada persoalan bangsa, khususnya Produk teranyar DPR, RUU HIP.

“Kami prihatin terhadap produk DPR yang hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat,” kata Firdaus.

Menurut Firdaus, Pancasila yang selama ini menjadi dasar negara dan organisasi-organisasi di Indonesia harus tetap dipertahankan. Jangan ada pihak-pihak yang mengganggu, melemahkan, atau mengubah Pancasila melalui cara apapun.

“Kalau Pancasila diubah dengan RUU HIP ini, negara kita ini mau jadi apa? Pancasila juga sudah menjadi landasan organisasi kita SMSI. Kalau Pancasila diubah, mau dikemanakan arah organisasi ini,” kata Firdaus.

Peserta pleno juga langsung merespon pendapat tersebut dengan ramai, “RUU HIP harus dicabut,” ucap audience ramai.

Firdaus mengungkapkan, setidaknya ada beberapa poin di dalam RUU HIP yang paling banyak diprotes oleh berbagai kalangan. Pertama, tidak dicantumkannya TAP MPRS soal pelarangan PKI dan komunisme dalam konsideran.

Kedua adanya frasa 'Ketuhanan yang berkebudayaan' dalam pasal 7 ayat (1) dan konsep Trisila dan Ekasila dalam pasal 7 ayat (2) yang dinilai mengesampingkan agama. RUU HIP tersebut telah disahkan menjadi RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Terlepas ada atau tidaknya hal yang kontroversial, SMSI menyepakati bahwa rumusan Pancasila sudah final. Pembahasan RUU HIP tersebut harus dihentikan. SMSI juga akan melakukan kajian, apakah gagasan RUU HIP dapat dikategorikan rencana makar? dan apakah para penggagas RUU HIP ini dapat dipidanakan.

"Pada akhir Pleno SMSI menyampaikan rasa keprihatinannya kepada lembaga legislatif. Pertama produk DPR UU HIP hanya menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat," tegasnya.

Selain itu terangnya, point lain yang disampaikan saat pleno SMSI ini adalah sikap DPR yang lebih mendahulukan kepentingan politik, ketimbang masalah bangsa yang sangat mendesak. Yaitu penanganan Pandemi Covid-19 dengan segala dampak negatifnya.(sry/zai)
×
Berita Terbaru Update